Senin, 31 Agustus 2020

Panas! Putra Amien Rais Ejek PAN Reformasi Cuma Halusinasi


DEMOKRASI.CO.ID - Partai Amanat Nasional (PAN) di ambang pecah kongsi. Mendekati Desember, gaung rencana pembentukan PAN Reformasi makin kencang.
Namun, rencana pembentukan partai yang sedang digodok Amien Rais itu juga lantang ditentang. Serangan yang dilancarkan bikin situasi memanas. Loyalis Amien Rais pun membalas.

Serangan dilancarkan putra Amien Rais, Mumtaz Rais. Mumtaz menyebut PAN Reformasi sebagai kelompok pengangguran yang berhalusinasi ingin menjadi partai. Dia lalu mengejek PAN Reformasi sebagai PAN Halusinasi.

"Mereka (anggota Dewan dan kepala daerah PAN) semua sibuk bekerja, bukan seperti para pengangguran itu yang luntang-lantung berhalusinasi mau bikin partai," kata Mumtaz kepada wartawan, Senin (31/8/2020).

Mumtaz bahkan berjanji akan memberi hadiah. Dia mengatakan akan berenang dari Pantai Kapuk, Jakarta Utara, ke Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT) jika seperempat saja dari seluruh anggota dewan menyeberang ke sempalan PAN.


"Kalau memang PAN halusinasi (baca: PAN Reformasi) ini sampai beneran terbentuk dan diisi oleh seperempat saja dari anggota Dewan kita yang berjumlah sekitar 1.500-an, maka saya sebagai Ketua PoK DPP penjaga tangguh benteng PAN ini, akan berenang dari pantai Kapuk sampai Labuan Bajo, sebagai bentuk give away, persembahan dari saya," imbuhnya.

Pernyataan Mumtaz keluar sebagai pembelaan terhadap Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas). Dia menepis anggapan soal rencana berdirinya PAN Reformasi sebagai kado pahit ulang tahun ke-58 Sang Ketum yang yang juga mertuanya.

"Kado pahit?! Justru kado yang nasgitel, panas legi lan kenthel," kata Mumtaz.

Dia meyakini PAN Reformasi akan 'nyungsep' sebelum berdiri. Dasarnya, Mumtaz mengatakan tak ada anggota Dewan dan kepala daerah dari PAN yang tertarik gabung PAN Reformasi.

"Mengapa? Karena PAN Reformasi ini alih-alih akan terbentuk dan dideklarasikan, malah yang ada nyungsep sebelum tumbuh. Lihatlah, tidak ada satu pun anggota Dewan kita dan kepala daerah kita yang mengarah ke sana," ujar Ketua DPP PAN itu.

Sikap Mumtaz membela mertuanya ditunjukkan sejak Kongres PAN di Kendari menyatakan Zulhas terpilih kembali sebagai partai berlambang matahari putih tersebut. Kala itu dia terang-terangan menyatakan dukungan karena banyak pihak menekan Zulhas.

Zulkifli Hasan (Zulhas) terpilih kembali menjadi Ketua Umum PAN. Zulhas mengungguli kandidat lain yaitu Mulfachri dan Dradjad.

Menurutnya hasil kongres memutuskan Zulhas sah memimpin PAN lima tahun ke depan. Mumtaz juga mengaku tak luput jadi sasaran serangan.

"Karena perbedaan pilihan politik di kongres Kendari itu menyebabkan saya pun sebagai salah satu anak Amien Rais bersikap. Karena saya juga dianiaya," kata Mumtaz saat dihubungi detikcom, Kamis (13/3) lalu.

"Jelas ke Pak Zulhas karena selama ini Pak Zulhas itu justru menjadi pihak yang selalu difitnah selalu dipojokkan dan ditekan. Pak Zulhas tidak salah, Pak Zulhas yang benar tetapi mereka merekalah yang selalu mengusik terus-menerus," lanjutnya.

Ejekan Ditepis Loyalis Amien Rais

Loyalis Amien Rais, Agung Mozin tak terima PAN Reformasi disebut PAN Halusinasi. Dia menilai ungkapan putra Amien Rais itu sebagai bentuk kepanikan yang berlebihan.

Ha-ha-ha... Itu ungkapan kepanikan aja, lihat saja nanti," kata Agung kepada wartawan, Senin (31/8).


Agung juga menanggapi janji Mumtaz untuk berenang dari Labuan Bajo hingga Pantai Kapuk jika banyak anggota dewan pindah ke PAN Reformasi. Dia menyebut Mumtaz panik tingkat dewa.

"He-he-he... Panik tingkat dewa, ungkapan rasa takut berlebihan," katanya.

Agung mengatakan PAN Reformasi akan dideklarasikan Desember nanti. Dia mengatakan nama 'PAN Reformasi' adalah yang paling kuat didukung dari 30 nama yang diusulkan.

"Desember (pembentukan PAN Reformasi). Insya allah kami sudah bulat bersama dengan Pak Amien menghadirkan partai baru," tuturnya.

Retaknya PAN

Keretakan di tubuh PAN terjadi usai Kongres di Kendari pada Februari lalu. Kongres sempat berlangsung panas.

Kongres PAN tersebut merupakan pertarungan vis-a-vis antara kubu Zulkifli Hasan dan Amien Rais. Saat kongres, kubu Amien Rais mengusung Mulfachri Harahap-Hanafi Rais.

Namun hasil akhir, Zulhas menang telak. Dia mendapat 331 suara dari 556 suara.

Zulhas merombak kepengurusan partai di periode kedua. Amien Rais yang sebelumnya mendapat kursi Ketua Dewan Kehormatan, tak lagi masuk susunan pengurus.

Zulhas yang menjadi Ketum PAN didampingi Hatta Rajasa sebagai Ketua Majelis Penasihat Partai (MPP) dan Soetrisno Bachir sebagai Ketua Dewan Kehormatan PAN.

Ketegangan kubu Zulhas dan Amien bermula dari perbedaan pilihan usai Pilpres 2019 lalu. Saat itu Zulhas ingin ada di barisan pendukung Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Sementara Amien Rais punya keinginan lain. Akhirnya saat itu PAN tidak ada di Koalisi Indonesia Maju.

Meski Amien Rais tak mendapat kursi, dua putranya diberi posisi strategis. Hanafi Rais ditunjuk sebagai wakil ketua umum, sementara Mumtaz Rais Ketua DPP.

Selang beberapa waktu, tepatnya 5 Mei 2020, Hanafi mengungkap kekecewaannya atas hasil Kongres PAN. Dia memutuskan keluar karena PAN mendekat ke pemegang kekuasaan.

Pengunduran diri Hanafi Rais memunculkan lagi wacana munculnya 'PAN perjuangan'. Pembentukan PAN Reformasi kembali menguat.

"Kami sudah siapkan partai baru dan Hanafi akan gabung mempercepat deklarasi kami. Sudah kami siapkan sejak lama, sih. Saya salah satu tim di dalamnya. (Namanya) masih dalam penggodokan sih. Salah satu nama (yaitu) Partai Amanat Reformasi," ungkap loyalis Amien Rais, Agung Mozin, kepada detikcom, Jumat (8/5).(dtk)



Sumber:https://ift.tt/3gIOpkd

Diperpanjang, Rahmat Yasin Harus Rela Nginap Di Rutan KPK 40 Hari Ke Depan


DEMOKRASI.CO.ID - Penahanan mantan Bupati Bogor, Rahmat Yasin (RY) yang tersangkut kasus dugaan korupsi pemotongan uang dan penerimaan gratifikasi oleh Kepala Daerah di Bogor diperpanjang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Penyidik melakukan perpanjangan penahanan untuk tersangka RY selama 40 hari dimulai tanggal 2 september 2020 sampai dengan 11 Oktober 2020," kata Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Senin (31/8).

Oleh karenanya, Rahmat Yasin masih harus mendekam di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur hingga penyidik melengkapi berkas penyidikan.

"Perpanjangan penahanan dilakukan karena penyidik masih memerlukan waktu untuk menyelesaikan berkas perkara," jelas Ali.


Rahmat Yasin sebelumnya resmi ditahan KPK pada Kamis (13/8) malam setelah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka tersebut pun dilakukan untuk kedua kalinya setelah sebelumnya ditangkap tangan pada 7 Mei 2014 bersama 3 tersangka lainnya dan kini telah selesai menjalani hukuman.

Untuk kasus kali ini, Rahmat diduga meminta, menerima, dan memotong pembayaran dari beberapa satuan kerja perangkat daerah sebesar Rp 8,93 miliar yang diduga digunakan untuk biaya operasional Rahmat saat masih menjadi Bupati Bogor dan kebutuhan kampanye Pilkada dan Pileg yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014.

Rahmat juga diduga menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor dan mobil Toyota Velfire senilai Rp 825 juta.

Dalam perkara ini, Rahmat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf d dan Pasal 12 B UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. (Rmol)


Sumber:https://ift.tt/34XtmYO

9 Juta KPM Kartu Sembako Non-PKH Dapat Bantuan Tunai Rp 500 Ribu, Ini Pesan Mensos


DEMOKRASI.CO.ID - Pemerintah memberikan tambahan bantuan tunai Rp 500 ribu kepada 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Kartu Sembako non PKH (Program Keluarga Harapan).

Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara menyatakan, Bantuan Sosial Tunai (BST) ini untuk meringankan beban akibat pandemik Covid-19.

"Tambahan bantuan ini kita harapkan dapat meringankan beban KPM Program Sembako non-PKH akibat pandemik Covid-19," kata Juliari Batubara dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (1/9).

Juliari berharap kepada para penerima bantuan untuk menggunakan bantuan tersebut sebaik-baiknya terutama kebutuhan pokok.

"Jangan untuk membeli rokok,” kelakarnya.

Juliari memastikan BST untuk KPM Program Kartu Sembako non-PKH ini sudah dapat dicairkan akhir bulan Agustus ini melalui Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara, yaitu bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN dan Bank BRI.

"Bantuan ini hanya sekali diberikan yaitu bulan Agustus saja dan mulai bisa diambil KPM akhir pekan ini di seluruh Indonesia. Saya minta agar bantuan segera bisa dibelanjakan agar memutar roda perekonomian," tuturnya.


Total sasaran dalam program ini sebanyak 9 juta KPM dengan anggaran sebesar Rp 4,5 triliun. Penerima bansos program kartu sembako non PKH ini merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sangat terdampak pandemik Covid-19.

"Mereka yang menerima program ini sudah terdaftar di DTKS. Pada DTKS telah dilakukan update serta telah siap digunakan," ucapnya.

Diluncurkannya BST KPM Program Kartu Sembako Non-PKH ini menambah jenis bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Sosial kepada masyarakat terdampak pandemik Covid-19.

Dalam rangka menanggulangi dampak pandemik, salah satu kebijakan pemerintah adalah membantu masyarakat melalui skema jaring pengaman sosial (JPS).

Bantuan sosial (bansos) dari Kemensos berupa bansos reguler dan bansos khusus. Pada bansos reguler, Kemensos meningkatkan indeks bantuan dan memperluas kepesertaan.

Kepesertaan PKH diperluas dari 9,2 juta menjadi 10 juta KPM. Kepesertaan KPM Program Sembako diperluas dari 15,2 juta menjadi 20 juta KPM. Indeks bantuan ditingkatkan dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu/KPM/bulan.

Kemudian bansos khusus berupa Paket Sembako Bantuan Presiden untuk 1,9 juta KPM di Jakarta dan Bodetabek yang disalurkan selama tiga bulan, sejak April, Mei dan Juni dengan indeks Rp 600 ribu/KPM/Bulan.

Lalu BST untuk 9 juta KPM di luar Jabodetabek yang disalurkan selama tiga bulan, sejak April, Mei dan Juni dengan indeks Rp600 ribu/KPM/Bulan.

Kedua jenis bansos khusus ini diperpanjang untuk periode Juli-Desember dengan indeks Rp 300 ribu/KPM/bulan. (Rmol)


Sumber:https://ift.tt/34Xt6Jk

Penuh Kontroversi, Nama Syahrul Yasin Limpo Perlu Dimasukkan Jokowi Dalam Daftar Reshuffle


DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo diharapkan memasukkan nama Syahrul Yasin Limpo dalam daftar menteri yang akan dicopot dalam waktu dekat ini.

Begitu kata analis sosial politik Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam yang mengaku heran dengan banyak kebijakan Syahrul Yasin Limpo yang penuh kontroversial menjadi Menteri Pertanian (Mentan).

"Mentan (Syahrul Yasin Limpo) saya kira aneh sekali, selain ganja mau dilegalkan jadi tanaman obat, anggur dikasih nama Jan Ethes (cucu Jokowi) juga pernah ada isu tentang kalung corona," ujar Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (1/9).

Dengan demikian, Saiful berharap agar mantan gubernur Sulawesi Selatan itu menjadi salah satu nama yang akan direshuffle oleh Presiden Jokowi.

"Saya kira Jokowi harus memasukkan Mentan (Syahrul Yasin Limpo) dalam daftar Menteri yang mesti direshuffle dalam waktu dekat ini," pungkas Saiful.(rmol)


Sumber:https://ift.tt/2EIaVgc

Anak Amien Rais Nyinyiri PAN Reformasi, Said Didu: Politik Memang Keras


DEMOKRASI.CO.ID - Tantangan keras yang disampaikan putra Amien Rais, Mumtaz Rais terkait dengan rencana pembentukan PAN Reformasi sukses menyedot perhatian publik.

Sebab, alih-alih mendukung pembentukan PAN Reformasi yang digerakkan para loyalis Amien Rais, Ketua DPP PAN itu justru nyinyir dan yakin gerakan tersebut akan terealisasi.

Salah satu yang menyoroti kontrasnya sikap Mumtaz dengan loyalis sang ayah tersebut disampaikan mantan Sekretaris BUMN yang juga aktivis manusia merdeka, Said Didu.

"Politik memang 'keras'. Anak bisa terbuka 'melawan' orang tua," kata Said Didu di akun Twitternya, Senin (31/8).

Dalam pernyataannya, Mumtaz berpandangan bahwa gerakan membentuk partai baru itu akan nyungsep sebelum tumbuh. Hal itu terlihat dari belum adanya anggota dewan atau kepala daerah fraksi PAN yang menyatakan dukungan kepada PAN Reformasi.

Bahkan ia berani bertaruh bila partai baru tersebut tak akan mendapat dukungan dari kader partai yang kini dipimpin Zulkifli Hasan tersebut.

"Kalau memang PAN halusinasi ini sampai beneran terbentuk dan diisi oleh seperempat saja dari anggota dewan kita yang berjumlah sekitar 1.500-an, maka saya sebagai Ketua PoK DPP penjaga tangguh benteng PAN ini akan berenang dari Pantai Kapuk sampai Labuan Bajo sebagai bentuk give away persembahan dari saya," terang Mumtaz(rmol)


Sumber:https://ift.tt/34MUo5n

9 Juta KPM Kartu Sembako Non-PKH Dapat Bantuan Tunai Rp 500 Ribu, Ini Pesan Mensos


DEMOKRASI.CO.ID - Pemerintah memberikan tambahan bantuan tunai Rp 500 ribu kepada 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Kartu Sembako non PKH (Program Keluarga Harapan).

Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara menyatakan, Bantuan Sosial Tunai (BST) ini untuk meringankan beban akibat pandemik Covid-19.

"Tambahan bantuan ini kita harapkan dapat meringankan beban KPM Program Sembako non-PKH akibat pandemik Covid-19," kata Juliari Batubara dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (1/9).

Juliari berharap kepada para penerima bantuan untuk menggunakan bantuan tersebut sebaik-baiknya terutama kebutuhan pokok.

"Jangan untuk membeli rokok,” kelakarnya.

Juliari memastikan BST untuk KPM Program Kartu Sembako non-PKH ini sudah dapat dicairkan akhir bulan Agustus ini melalui Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara, yaitu bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN dan Bank BRI.

"Bantuan ini hanya sekali diberikan yaitu bulan Agustus saja dan mulai bisa diambil KPM akhir pekan ini di seluruh Indonesia. Saya minta agar bantuan segera bisa dibelanjakan agar memutar roda perekonomian," tuturnya.


Total sasaran dalam program ini sebanyak 9 juta KPM dengan anggaran sebesar Rp 4,5 triliun. Penerima bansos program kartu sembako non PKH ini merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sangat terdampak pandemik Covid-19.

"Mereka yang menerima program ini sudah terdaftar di DTKS. Pada DTKS telah dilakukan update serta telah siap digunakan," ucapnya.

Diluncurkannya BST KPM Program Kartu Sembako Non-PKH ini menambah jenis bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Sosial kepada masyarakat terdampak pandemik Covid-19.

Dalam rangka menanggulangi dampak pandemik, salah satu kebijakan pemerintah adalah membantu masyarakat melalui skema jaring pengaman sosial (JPS).

Bantuan sosial (bansos) dari Kemensos berupa bansos reguler dan bansos khusus. Pada bansos reguler, Kemensos meningkatkan indeks bantuan dan memperluas kepesertaan.

Kepesertaan PKH diperluas dari 9,2 juta menjadi 10 juta KPM. Kepesertaan KPM Program Sembako diperluas dari 15,2 juta menjadi 20 juta KPM. Indeks bantuan ditingkatkan dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu/KPM/bulan.

Kemudian bansos khusus berupa Paket Sembako Bantuan Presiden untuk 1,9 juta KPM di Jakarta dan Bodetabek yang disalurkan selama tiga bulan, sejak April, Mei dan Juni dengan indeks Rp 600 ribu/KPM/Bulan.

Lalu BST untuk 9 juta KPM di luar Jabodetabek yang disalurkan selama tiga bulan, sejak April, Mei dan Juni dengan indeks Rp600 ribu/KPM/Bulan.

Kedua jenis bansos khusus ini diperpanjang untuk periode Juli-Desember dengan indeks Rp 300 ribu/KPM/bulan. (Rmol)


source https://www.demokrasi.co.id/2020/09/9-juta-kpm-kartu-sembako-non-pkh-dapat.html

Penuh Kontroversi, Nama Syahrul Yasin Limpo Perlu Dimasukkan Jokowi Dalam Daftar Reshuffle


DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo diharapkan memasukkan nama Syahrul Yasin Limpo dalam daftar menteri yang akan dicopot dalam waktu dekat ini.

Begitu kata analis sosial politik Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam yang mengaku heran dengan banyak kebijakan Syahrul Yasin Limpo yang penuh kontroversial menjadi Menteri Pertanian (Mentan).

"Mentan (Syahrul Yasin Limpo) saya kira aneh sekali, selain ganja mau dilegalkan jadi tanaman obat, anggur dikasih nama Jan Ethes (cucu Jokowi) juga pernah ada isu tentang kalung corona," ujar Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (1/9).

Dengan demikian, Saiful berharap agar mantan gubernur Sulawesi Selatan itu menjadi salah satu nama yang akan direshuffle oleh Presiden Jokowi.

"Saya kira Jokowi harus memasukkan Mentan (Syahrul Yasin Limpo) dalam daftar Menteri yang mesti direshuffle dalam waktu dekat ini," pungkas Saiful.(rmol)


source https://www.demokrasi.co.id/2020/09/penuh-kontroversi-nama-syahrul-yasin.html

Anak Amien Rais Nyinyiri PAN Reformasi, Said Didu: Politik Memang Keras


DEMOKRASI.CO.ID - Tantangan keras yang disampaikan putra Amien Rais, Mumtaz Rais terkait dengan rencana pembentukan PAN Reformasi sukses menyedot perhatian publik.

Sebab, alih-alih mendukung pembentukan PAN Reformasi yang digerakkan para loyalis Amien Rais, Ketua DPP PAN itu justru nyinyir dan yakin gerakan tersebut akan terealisasi.

Salah satu yang menyoroti kontrasnya sikap Mumtaz dengan loyalis sang ayah tersebut disampaikan mantan Sekretaris BUMN yang juga aktivis manusia merdeka, Said Didu.

"Politik memang 'keras'. Anak bisa terbuka 'melawan' orang tua," kata Said Didu di akun Twitternya, Senin (31/8).

Dalam pernyataannya, Mumtaz berpandangan bahwa gerakan membentuk partai baru itu akan nyungsep sebelum tumbuh. Hal itu terlihat dari belum adanya anggota dewan atau kepala daerah fraksi PAN yang menyatakan dukungan kepada PAN Reformasi.

Bahkan ia berani bertaruh bila partai baru tersebut tak akan mendapat dukungan dari kader partai yang kini dipimpin Zulkifli Hasan tersebut.

"Kalau memang PAN halusinasi ini sampai beneran terbentuk dan diisi oleh seperempat saja dari anggota dewan kita yang berjumlah sekitar 1.500-an, maka saya sebagai Ketua PoK DPP penjaga tangguh benteng PAN ini akan berenang dari Pantai Kapuk sampai Labuan Bajo sebagai bentuk give away persembahan dari saya," terang Mumtaz(rmol)


source https://www.demokrasi.co.id/2020/09/anak-amien-rais-nyinyiri-pan-reformasi.html

Blogger Pengkritik Putin Dipukuli sampai Berlumuran Darah

Seorang blogger pengkritik Vladimir Putin dianiaya di luar rumahnya. Penganiayaan itu menyebabkan wajahnya berlumuran darah.

source https://www.inews.id/news/internasional/blogger-pengkritik-putin-dipukuli-sampai-berlumuran-darah

Anies Terbitkan Keputusan Gubernur soal Perpanjangan PSBB Transisi Secara Otomatis

Anies menerbitkan Keputusan Gubernur soal perpanjangan PSBB Transisi secara otomatis. Kepgub tersebut memuat empat poin.

source https://www.inews.id/news/megapolitan/anies-terbitkan-keputusan-gubernur-soal-perpanjangan-psbb-transisi-secara-otomatis

Blogger Pengkritik Putin Dipukuli sampai Berlumuran Darah

Seorang blogger pengkritik Vladimir Putin dianiaya di luar rumahnya. Penganiayaan itu menyebabkan wajahnya berlumuran darah.

Sumber: IFTTT

Anies Terbitkan Keputusan Gubernur soal Perpanjangan PSBB Transisi Secara Otomatis

Anies menerbitkan Keputusan Gubernur soal perpanjangan PSBB Transisi secara otomatis. Kepgub tersebut memuat empat poin.

Sumber: IFTTT

Raja Salman Pecat 2 Pejabat Kerajaan Arab Saudi Terkait Kasus Korupsi di Kementerian Pertahanan

Raja Salman memecat dua pejabat Kerajaan Arab Saudi dan merujuk mereka bersama empat perwira militer menjalani penyelidikan dugaan korupsi di kementerian.

source https://www.inews.id/news/internasional/raja-salman-pecat-2-pejabat-kerajaan-arab-saudi-terkait-kasus-korupsi-di-kementerian-pertahanan

Tersangka Korupsi Bunuh Diri di Kejati Bali, Jaksa Agung Perintahkan Pemeriksaan

Jaksa Agung Sanitiar Buhanuddin memerintahkan Jamwas Amir Yanto memimpin pemeriksaan atas peristiwa bunuh diri tersangka korupsi Tri Nugraha di Kejati Bali.

source https://www.inews.id/news/nasional/tersangka-korupsi-bunuh-diri-di-kejati-bali-jaksa-agung-perintahkan-pemeriksaan

Ilmuwan Kanada Teliti Acai Berry untuk Kurangi Risiko Kematian Akibat Covid-19

Ilmuwan Kanada tengah meneliti ekstrak buah acai berry yang diklaim mampu mencegah peradangan akut yang berisiko menyebabkan kematian akibat Covid-19.

source https://www.inews.id/news/internasional/ilmuwan-kanada-teliti-acai-berry-untuk-kurangi-risiko-kematian-akibat-covid-19

Raja Salman Pecat 2 Pejabat Kerajaan Arab Saudi Terkait Kasus Korupsi di Kementerian Pertahanan

Raja Salman memecat dua pejabat Kerajaan Arab Saudi dan merujuk mereka bersama empat perwira militer menjalani penyelidikan dugaan korupsi di kementerian.

Sumber: IFTTT

Tersangka Korupsi Bunuh Diri di Kejati Bali, Jaksa Agung Perintahkan Pemeriksaan

Jaksa Agung Sanitiar Buhanuddin memerintahkan Jamwas Amir Yanto memimpin pemeriksaan atas peristiwa bunuh diri tersangka korupsi Tri Nugraha di Kejati Bali.

Sumber: IFTTT

Ilmuwan Kanada Teliti Acai Berry untuk Kurangi Risiko Kematian Akibat Covid-19

Ilmuwan Kanada tengah meneliti ekstrak buah acai berry yang diklaim mampu mencegah peradangan akut yang berisiko menyebabkan kematian akibat Covid-19.

Sumber: IFTTT

Puncak Kasus Covid-19 Diperkirakan Akhir September hingga Oktober

Puncak Kasus Covid-19 Diperkirakan Akhir September hingga Oktober

Sumber: IFTTT

Puncak Kasus Covid-19 Diperkirakan Akhir September hingga Oktober

Puncak Kasus Covid-19 Diperkirakan Akhir September hingga Oktober

source https://www.inews.id/news/nasional/puncak-kasus-covid-19-diperkirakan-akhir-september-hingga-oktober

Haul Gus Dur, Cak Imin: Membaca Sejarah Gus Dur Sama dengan Membaca Sejarah Bangsa

DPP PKB menggelar kembali haul Gus Dur dalam hitungan Hijriah, Senin (31/8/2020). Dalam acara itu Cak Imin menjelaskan nilai-nilai teladan seorang Gus Dur.

source https://www.inews.id/news/nasional/haul-gus-dur-cak-imin-membaca-sejarah-gus-dur-sama-dengan-membaca-sejarah-bangsa

Serangan Roket Israel ke Suriah Berlanjut, Lima Tentara Tewas

Serangan Israel pada Senin (31/8/2020) malam waktu setempat mengenai fasilitas militer tentara Suriah di selatan ibu kota Suriah, Damaskus.

source https://www.inews.id/news/internasional/serangan-roket-israel-ke-suriah-berlanjut-lima-tentara-tewas

Pasien Positif Covid-19 Aktif Jakarta 8.569 Orang, Ini 10 Kelurahan Terbanyak

Pasien positif covid-19 aktif di Jakarta jumlahnya mencapai 8.659 orang. Dari 10 kelurahan dengan sebaran terbanyak, delapan di antaranya ada di Jakarta Utara.

source https://www.inews.id/news/megapolitan/pasien-positif-covid-19-aktif-jakarta-8569-orang-ini-10-kelurahan-terbanyak

Minggu, 30 Agustus 2020

Hasto dan Risma Dikabarkan 'Berselisih' di Pilkada Surabaya


DEMOKRASI.CO.ID - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tidak membenarkan informasi bahwa dia berselisih dengan Tri Rismaharini terkait Pilkada Surabaya tahun 2020.

“Saya tidak tahu informasinya dari mana karena tak ada yang wawancara. Tapi isu itu berkembang di media,” ujar Hasto di sela Konsolidasi Organisasi Internal Partai di Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Timur di Surabaya, Ahad sore.

Ia juga menegaskan di dalam tubuh PDI Perjuangan tidak ada tarik-menarik antarinternal, terutama terkait belum diumumkannya pasangan calon wali kota Surabaya.

“Tidak ada ‘tarik tambang’ politik di internal Partai. Yang ada adalah menarik rakyat agar bebas dari belenggu kemiskinan, ketidakadilan, dan kebodohan. Semua taat sepenuhnya kepada keputusan ketua umum Megawati Soekarnoputri,” ucapnya.

Khusus untuk Pilkada Surabaya, politikus senior itu mengakui memang menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus dari ketua umum, terlebih Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini akan mengakhiri masa jabatan dua periode.

Pengganti Risma sekaligus figur calon kepala daerah dari PDI Perjuangan, kata Hasto, harus memenuhi kriteria ideologis Pancasilais serta memiliki kemampuan teknokratis guna menyelesaikan masalah rakyat.

“Atas dasar hal tersebut, PDI Perjuangan tidak ingin Surabaya jatuh ke tangan salah dan jatuh kepada mereka yang hanya mengandalkan modal besar, bahkan di belakangnya berdiri mereka yang ingin mengubah tata kota hanya karena berburu kepentingan kapital,” kata Hasto.

Pada kesempatan sama, Risma yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan menegaskan untuk menang di Surabaya dibutuhkan modal sosial yang jauh lebih penting ketimbang uang.

“Dan ciri kepemimpinan PDI Perjuangan adalah selalu menyatu dengan rakyat di Surabaya,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menegaskan rekomendasi untuk pasangan calon wali kota dari partainya akan diumumkan dalam waktu dekat ini.

“Yang pasti sebelum 4 September 2020 atau masa pendaftaran calon. Semuanya selesai dan diumumkan bersamaan daerah lain yang belum,” tuturnya.

Selain Pilkada Surabaya, dari 19 Pilkada serentak di Jawa Timur masih ada empat kabupaten belum diumumkan DPP PDI Perjuangan, yakni Sidoarjo, Jember, Situbondo, dan Pacitan.(ins)


Sumber:https://ift.tt/3lx4IUX

Mujahid 212 Anggap KPK Bagian Influencer Jika Diam soal Kerugian Pertamina


DEMOKRASI.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dianggap sebagai bagian dari influencer jika hanya diam atas kerugian PT Pertamina (Persero) yang mencapai Rp 11,33 triliun.

Begitu kata Ketua Aliansi Anak Bangsa (AAB) yang juga Mujahid 212, Damai Hari Lubis yang menyoroti beberapa isu belakangan ini terkait adanya kerugian di Pertamina dan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) adanya penggunaan anggaran Rp 90,44 miliar untuk influencer.

"Bila KPK diam terus, tanpa mau tahu apa sebab timbul kerugian pada Pertamina selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut, padahal sudah diberi tahu oleh masyarakat melalui berbagai media berita, maka bisa jadi KPK yang sekarang kami anggap sudah menjadi bagian dari influencer itu sendiri," ujar Damai Hari Lubis kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (31/8).

Bahkan, kata Damai, KPK pun juga akan dianggap bagian dari pusaran bisnis uang haram dari berbagai dugaan tindak pidana korupsi.

"Atau dianggap bagian dari pusaran bisnis uang-uang haram dari berbagai hasil money laundry dan korupsi, atau KPK melakukan pendiaman dengan kata lain sudah dapat jatah komisi "agar diam"?" kata Damai.

Jika anggapannya benar, maka Damai meminta agar KPK untuk dibubarkan. Sebab keberadaan KPK tidak ubahnya seperti komisionaris usaha para kriminal.

“KPK lebih baik dibubarkan, hanya habiskan anggaran keuangan negara namun malah mendapatkan lahan atau lapak setoran pelaku para terduga kriminal," pungkas Damai. (*)


Sumber:https://ift.tt/31HrCkv

Bintang Emon Sindir Gugatan UU Penyiaran, Rizal Ramli: Satire Top!


DEMOKRASI.CO.ID - Kritikan berbalut komedi kembali disampaikan komika Gusti Muhammad Abdurrahman Bintang Mahaputra atau Bintang Emon kembali sukses menyedot perhatian publik.

Setelah beberapa waktu lalu ramai membahas soal Covid-19 dan kasus penyiraman air keras yang dialami penyidik KPK Novel Baswedana, kini Bintang Emon membagikan video komedi satire yang menyinggung gugatan Undang-Undang 32/2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan perusahaan stasiun TV swasta.

Komedi satire tersebut dikemas Bintang dengan adegan dirinya yang sedang melakukan siaran langsung di media sosial dengan membahas keripik pangsit. Namun saat membahas soal pangsit, ia kemudian ditegur oleh seseorang di balik video untuk menghentikan video live-nya.

"Kok bisa-bisanya pak, saya cuma mencet tombol live pak, bukan tombol rudal. Bahayanya apa ini pak?" tanya Bintang Emon dala video yang diunggah di akun Twitternya, Minggu (30/8).

Namun ia justru diminta untuk meghentikan siaran videonya lantaran dianggap melanggar aturan.

"Ya Allah Pak, ini topik yang dibicarain ngobrol masalah pangsit doang pak, enggak ada ngerugiin, makar, ngegulingin negara, enggak ada pak. Ini doang (membahas) pangsit," bela Bintang Emon.

Sontak, video yang diunggah juara Stand Up Comedy Academy 3 ini menuai beragam respons warganet. Hingga Senin dini hari, video di akun Twitternya tersebut sudah dilihat 1,7 juta pengguna, 2,9 ribu komentar dan disukai 139,5 ribu warganet.

Bahkan video yang juga diunggah di akun Instagram Bintang itu turut dikomentari begawan ekonomi, Rizal Ramli. Di akun Twitter RR, sapaan Rizal Ramli memuji balutan kritik satire yang diberi judul Bahaya live streaming di 2025 itu.

"Haha, satire top," tulis Rizal Ramli.

Sebelumnya, gugatan uji materi soal UU Penyiaran itu dilakukan oleh RCTI dan INews yang menilai Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran menyebabkan perlakuan berbeda antara penyelenggara penyiaran konvensional yang menggunakan frekuensi radio dengan penyelenggara penyiaran over the top ( OTT) yang menggunakan internet, seperti YouTube dan Netflix.

Bila gugatan dikabulkan MK, masyarakat disinyalir tak bisa leluasa menggunakan media sosial, seperti YouTube, Instagram, Facebook dan beberapa platform untuk melakukan siaran langsung (live). (rmol)


Sumber:https://ift.tt/3hNx7nq

Kutuk Kematian Adik Edo Kondologit, Natalius Pigai: Salah Kami Apa Pak Jokowi?


DEMOKRASI.CO.ID - Respons keras disampaikan aktivis kemanusiaan Natalius Pigai terkait meninggalnya adik penyanyi asal Papua Edo Kondologit, George Karel Rumbino alias Riko usai ditahan di Polres Kota Sorong, Papua Barat.

"Saya mengutuk keras tindakan biadab anggota polisi," kata Natalius Pigai di akun Twitternya, Minggu (30/8).

Natalius Pigai yang kerap vokal terhadap penegakan hak asasi manusia di tanah Papua ini pun kemudian menyinggung kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, sejak kepemimpinan Jokowi, ada kesan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat Papua.

"Saudara Jokowi, apa salah kami orang Papua sehingga sejak anda jadi Presiden, kami selalu dibantai. Ini rasis dan terorisme negara di Papua," tegasnya.

Berkenaan dengan kasus yang dialami saudara penyanyi Edo yang kerap mendapat kehormatan menyanyikan lagu kebangsaan di acara seremonial kenegaraan, Pigai pun memberikan dukungan agar bisa mendapat keadilan.

"Saudara Edo lawan saja ketidakadilan. Kami ini Gorila yang tidak akan pernah kalah melindungi bangsanya," tandas mantan Komisioner Komnas HAM ini.

Di sisi lain, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Papua Barat mengaku akan membentuk tim untuk menyelidiki kematian George Karel Rumbino alias Riko yang meninggal dunia kurang dari 24 jam setelah diserahkan oleh keluarga ke pihak Polres Kota Sorong, Papua Barat.

"Saya sudah turunkan tim dari Propam dan Ditreskrimum untuk memeriksa secara komprehensif kasus itu," ujar Kapolda Papua Barat, Brigjend Tornagogo Sihombing saat dihubungi wartawan, Minggu (30/8). (rmol)


Sumber:https://ift.tt/3baetne

PA 212 dkk Akan Nobar Nasional G30S/PKI di Masjid-Majelis Taklim


DEMOKRASI.CO.ID - PA 212 dkk yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI akan menyelenggarakan nonton bareng film G30S/PKI. Nonton bareng ini akan diselenggarakan secara nasional.

"Kami pada tanggal 30 September akan mengadakan sebuah hajatan besar, yaitu kita akan khatamul Qur'an yaitu menjalankan khataman Qur'an dan berdoa munajat kepada Allah SWT, serta doa taubat untuk para umat Islam, baik yang berjuang bersama-sama kami, maupun yang berjuang bersama-sama pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat," kata Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Yusuf Muhammad Martak dalam jumpa pers di Hotel Sofyan Cut Meutia, Jakarta Pusat, Minggu (30/8/2020).

"Setelah itu kami akan mendengar secara bersama-sama di wilayah masing-masing untuk nonton bareng film G30S/PKI alias nobar," imbuh dia.

Sementara itu, Ketua PA 212 Slamet Maarif menambahkan pihaknya akan melaksanakan kegiatan ini secara nasional di musala dan masjid taklim di tiap-tiap daerah. Dia menyebut kegiatan ini akan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19.

"Nobar itu akan kita laksanakan secara nasional di masjid, di musala, di majelis taklim di tempat-tempat lainnya di tiap-tiap daerah. Jadi tidak terfokus pada satu daerah dan tetap harus menjaga protokol COVID-19 itu tetap menjadi acuan kita ya," kata Slamet.

Lebih lanjut, Slamet mengatakan pada 1 Oktober mendatang, pihaknya akan menggelar apel kesaktian Pancasila. Apel ini pun serentak di lakukan di tiap daerah dan bukan hanya terpusat di Ibu Kota Jakarta.

"Dan keesokan harinya, ANAK NKRI bersama ormas, bersama laskar yang lain yang bergabung di ANAK NKRI akan ikut merayakan kesaktian Pancasila pada 1 Oktober berbentuk apel siaga. Tidak ada terpusat satu tempat di seluruh daerah, serentak di tiap-tiap daerah apel dalam rangka kesaktian pancasila," tuturnya. []


Sumber:https://ift.tt/32LuJrc

Waketum Gerindra Tuding Mahfud MD Menakut-nakuti Masyarakat


DEMOKRASI.CO.ID - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono tiba-tiba melontarkan tudingan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Menurutnya, Mahfud yang tidak punya kompetensi di bidang ekonomi, menyampaikan pernyataan yang malah menakut-nakuti dunia usaha.

"Ini menteri yang tidak kompeten ngomong perekonomian. Kok malah jadi kompor meleduk menakut-nakuti masyarakat dan pelaku usaha. Piye iki Kang Mas Jokowi? Bukannya membangun trust di masyarakat dan percaya diri di saat pandemi covid-19," ucap Arief dalam keterangan kepada jpnn.com, Minggu malam (30/8).

Tudingan itu disampaikan Arief, merespons pernyataan Mahfud saat acara temu Seniman di Yogyakarta, Sabtu (29/8).

Mahfud memastikan 99,9 persen Indonesia akan mengalami resesi pada bulan depan.

Namun menurut Mahfud, resesi bukan berarti terjadi krisis ekonomi.

Arief pun menerangkan bahwa resesi ekonomi dalam teorinya hanya sekadar hitungan statistik yang disajikan oleh BPS, berupa indeks pertumbuhan ekonomi, di mana angka pertumbuhan ekonomi itu minus dua kuartal berturut-turut dalam satu tahun.

"Resesi ekonomi yang dimaksud itu sebenarnya bukan sebuah fakta yang riil bahwa ekonomi negara itu mengalami kesulitan," sambung lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Jayabaya ini.

Apalagi Indonesia, kata Arief, sekitar 56,7 persen kegiatan underground ekonomi atau sektor informalnya tidak terhitung oleh BPS saat melakukan survei untuk menghitung produk domestik Bruto (PDB).

Dengan demikian, kata ketum FSP BUMN Bersatu ini, banyak indikator sisi konsumsi masyarakat yang jadi faktor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi tidak terhitung secara akurat terutama konsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor informal dan kegiatan underground ekonomi di Indonesia.

"Contoh saja BPS tidak pernah menghitung masker sebagai APD yang diproduksi oleh UKM atau informal yang mana saat Covid-19, mayoritas masyarakat banyak menggunakan masker yang diproduksi oleh industri rumahan dibandingkan yang diproduksi pabrik," jelasnya.

Untuk itu, Arief mengingatkan para pembantu Presiden Jokowi di Kabinet Indonesia Maju jangan malah menimbulkan ketakutan di tengah-tengah masyarakat dan kalangan pelaku usaha.

"Jadi tolong menteri-menteri Jokowi jangan bikin gaduh terkait keadaan ekonomi nasional. Kerja saja percepat semua program penyelamatan ekonomi nasional. Jangan malah menakuti masyarakat dengan data-data yang tidak benar," tandas Arief. [jp]


source https://www.demokrasi.co.id/2020/08/waketum-gerindra-tuding-mahfud-md.html

Genap 100 Dokter Gugur, Fahri Hamzah: Menkes, Berbuatlah Sesuatu!


DEMOKRASI.CO.ID - Kabar duka melanda dunia medis tanah air. Tepat 100 dokter telah gugur dalam menangani pasien Covid-19.

Terbaru, kabar duka kembali datang dari tenaga medis yang berjibaku dalam penanganan Covid-19 di Tanah Air. Adalah dr Edwin Parlindungan Marpaung SpOT. Dokter spesialis bedah tulang berusia 44 tahun tersebut dilaporkan meninggal pada Minggu (30/8) sekitar pukul 21.44.

Kematian ini membuat mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah angkat suara. Dia meminta Presiden Jokowi untuk lebih perhatian pada keselamatan dokter dan paramedis.

Apalagi, Fahri yakin mereka meninggal bukan karena penyakit bawaan yang kambuh saja.

“Tapi karena virus ini masih misterius sebagiannya. Kemungkinan jenis virus ini ada yang ganas sekali. Dokter-dokter termasuk yang muda berguguran,” ujarnya kepada redaksi, Senin (31/8).

Teriakan Wakil Ketua Umum Partai Gelora tidak hanya ditujukan pada Presiden Jokowi. Dia juga meminta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk tidak tinggal diam.

Dia mengingatkan bahwa sudah 100 orang dokter yang gugur hingga saat ini. Jumlah itu bukan sedikit.

“Menteri Kesehatan yth, semalam 1 lagi dokter berpulang karena Covid-19, dr Edwin Marpaung SpOT (teman sekelas isteri saya di FKUI). Genap 100 org dokter yang gugur sampai saat ini,” terangnya.

“Cobalah berbuat sesuatu. Krisis ini berbahaya jika menciutkan nyali paramedis kita,” demikian Fahri. []


source https://www.demokrasi.co.id/2020/08/genap-100-dokter-gugur-fahri-hamzah.html

Hasto dan Risma Dikabarkan 'Berselisih' di Pilkada Surabaya


DEMOKRASI.CO.ID - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tidak membenarkan informasi bahwa dia berselisih dengan Tri Rismaharini terkait Pilkada Surabaya tahun 2020.

“Saya tidak tahu informasinya dari mana karena tak ada yang wawancara. Tapi isu itu berkembang di media,” ujar Hasto di sela Konsolidasi Organisasi Internal Partai di Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Timur di Surabaya, Ahad sore.

Ia juga menegaskan di dalam tubuh PDI Perjuangan tidak ada tarik-menarik antarinternal, terutama terkait belum diumumkannya pasangan calon wali kota Surabaya.

“Tidak ada ‘tarik tambang’ politik di internal Partai. Yang ada adalah menarik rakyat agar bebas dari belenggu kemiskinan, ketidakadilan, dan kebodohan. Semua taat sepenuhnya kepada keputusan ketua umum Megawati Soekarnoputri,” ucapnya.

Khusus untuk Pilkada Surabaya, politikus senior itu mengakui memang menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus dari ketua umum, terlebih Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini akan mengakhiri masa jabatan dua periode.

Pengganti Risma sekaligus figur calon kepala daerah dari PDI Perjuangan, kata Hasto, harus memenuhi kriteria ideologis Pancasilais serta memiliki kemampuan teknokratis guna menyelesaikan masalah rakyat.

“Atas dasar hal tersebut, PDI Perjuangan tidak ingin Surabaya jatuh ke tangan salah dan jatuh kepada mereka yang hanya mengandalkan modal besar, bahkan di belakangnya berdiri mereka yang ingin mengubah tata kota hanya karena berburu kepentingan kapital,” kata Hasto.

Pada kesempatan sama, Risma yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan menegaskan untuk menang di Surabaya dibutuhkan modal sosial yang jauh lebih penting ketimbang uang.

“Dan ciri kepemimpinan PDI Perjuangan adalah selalu menyatu dengan rakyat di Surabaya,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menegaskan rekomendasi untuk pasangan calon wali kota dari partainya akan diumumkan dalam waktu dekat ini.

“Yang pasti sebelum 4 September 2020 atau masa pendaftaran calon. Semuanya selesai dan diumumkan bersamaan daerah lain yang belum,” tuturnya.

Selain Pilkada Surabaya, dari 19 Pilkada serentak di Jawa Timur masih ada empat kabupaten belum diumumkan DPP PDI Perjuangan, yakni Sidoarjo, Jember, Situbondo, dan Pacitan.(ins)


source https://www.demokrasi.co.id/2020/08/hasto-dan-risma-dikabarkan-di-pilkada.html

Mujahid 212 Anggap KPK Bagian Influencer Jika Diam soal Kerugian Pertamina


DEMOKRASI.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dianggap sebagai bagian dari influencer jika hanya diam atas kerugian PT Pertamina (Persero) yang mencapai Rp 11,33 triliun.

Begitu kata Ketua Aliansi Anak Bangsa (AAB) yang juga Mujahid 212, Damai Hari Lubis yang menyoroti beberapa isu belakangan ini terkait adanya kerugian di Pertamina dan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) adanya penggunaan anggaran Rp 90,44 miliar untuk influencer.

"Bila KPK diam terus, tanpa mau tahu apa sebab timbul kerugian pada Pertamina selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut, padahal sudah diberi tahu oleh masyarakat melalui berbagai media berita, maka bisa jadi KPK yang sekarang kami anggap sudah menjadi bagian dari influencer itu sendiri," ujar Damai Hari Lubis kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (31/8).

Bahkan, kata Damai, KPK pun juga akan dianggap bagian dari pusaran bisnis uang haram dari berbagai dugaan tindak pidana korupsi.

"Atau dianggap bagian dari pusaran bisnis uang-uang haram dari berbagai hasil money laundry dan korupsi, atau KPK melakukan pendiaman dengan kata lain sudah dapat jatah komisi "agar diam"?" kata Damai.

Jika anggapannya benar, maka Damai meminta agar KPK untuk dibubarkan. Sebab keberadaan KPK tidak ubahnya seperti komisionaris usaha para kriminal.

“KPK lebih baik dibubarkan, hanya habiskan anggaran keuangan negara namun malah mendapatkan lahan atau lapak setoran pelaku para terduga kriminal," pungkas Damai. (*)


source https://www.demokrasi.co.id/2020/08/mujahid-212-anggap-kpk-bagian.html

Bintang Emon Sindir Gugatan UU Penyiaran, Rizal Ramli: Satire Top!


DEMOKRASI.CO.ID - Kritikan berbalut komedi kembali disampaikan komika Gusti Muhammad Abdurrahman Bintang Mahaputra atau Bintang Emon kembali sukses menyedot perhatian publik.

Setelah beberapa waktu lalu ramai membahas soal Covid-19 dan kasus penyiraman air keras yang dialami penyidik KPK Novel Baswedana, kini Bintang Emon membagikan video komedi satire yang menyinggung gugatan Undang-Undang 32/2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan perusahaan stasiun TV swasta.

Komedi satire tersebut dikemas Bintang dengan adegan dirinya yang sedang melakukan siaran langsung di media sosial dengan membahas keripik pangsit. Namun saat membahas soal pangsit, ia kemudian ditegur oleh seseorang di balik video untuk menghentikan video live-nya.

"Kok bisa-bisanya pak, saya cuma mencet tombol live pak, bukan tombol rudal. Bahayanya apa ini pak?" tanya Bintang Emon dala video yang diunggah di akun Twitternya, Minggu (30/8).

Namun ia justru diminta untuk meghentikan siaran videonya lantaran dianggap melanggar aturan.

"Ya Allah Pak, ini topik yang dibicarain ngobrol masalah pangsit doang pak, enggak ada ngerugiin, makar, ngegulingin negara, enggak ada pak. Ini doang (membahas) pangsit," bela Bintang Emon.

Sontak, video yang diunggah juara Stand Up Comedy Academy 3 ini menuai beragam respons warganet. Hingga Senin dini hari, video di akun Twitternya tersebut sudah dilihat 1,7 juta pengguna, 2,9 ribu komentar dan disukai 139,5 ribu warganet.

Bahkan video yang juga diunggah di akun Instagram Bintang itu turut dikomentari begawan ekonomi, Rizal Ramli. Di akun Twitter RR, sapaan Rizal Ramli memuji balutan kritik satire yang diberi judul Bahaya live streaming di 2025 itu.

"Haha, satire top," tulis Rizal Ramli.

Sebelumnya, gugatan uji materi soal UU Penyiaran itu dilakukan oleh RCTI dan INews yang menilai Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran menyebabkan perlakuan berbeda antara penyelenggara penyiaran konvensional yang menggunakan frekuensi radio dengan penyelenggara penyiaran over the top ( OTT) yang menggunakan internet, seperti YouTube dan Netflix.

Bila gugatan dikabulkan MK, masyarakat disinyalir tak bisa leluasa menggunakan media sosial, seperti YouTube, Instagram, Facebook dan beberapa platform untuk melakukan siaran langsung (live). (rmol)


source https://www.demokrasi.co.id/2020/08/bintang-emon-sindir-gugatan-uu.html

Kutuk Kematian Adik Edo Kondologit, Natalius Pigai: Salah Kami Apa Pak Jokowi?


DEMOKRASI.CO.ID - Respons keras disampaikan aktivis kemanusiaan Natalius Pigai terkait meninggalnya adik penyanyi asal Papua Edo Kondologit, George Karel Rumbino alias Riko usai ditahan di Polres Kota Sorong, Papua Barat.

"Saya mengutuk keras tindakan biadab anggota polisi," kata Natalius Pigai di akun Twitternya, Minggu (30/8).

Natalius Pigai yang kerap vokal terhadap penegakan hak asasi manusia di tanah Papua ini pun kemudian menyinggung kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, sejak kepemimpinan Jokowi, ada kesan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat Papua.

"Saudara Jokowi, apa salah kami orang Papua sehingga sejak anda jadi Presiden, kami selalu dibantai. Ini rasis dan terorisme negara di Papua," tegasnya.

Berkenaan dengan kasus yang dialami saudara penyanyi Edo yang kerap mendapat kehormatan menyanyikan lagu kebangsaan di acara seremonial kenegaraan, Pigai pun memberikan dukungan agar bisa mendapat keadilan.

"Saudara Edo lawan saja ketidakadilan. Kami ini Gorila yang tidak akan pernah kalah melindungi bangsanya," tandas mantan Komisioner Komnas HAM ini.

Di sisi lain, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Papua Barat mengaku akan membentuk tim untuk menyelidiki kematian George Karel Rumbino alias Riko yang meninggal dunia kurang dari 24 jam setelah diserahkan oleh keluarga ke pihak Polres Kota Sorong, Papua Barat.

"Saya sudah turunkan tim dari Propam dan Ditreskrimum untuk memeriksa secara komprehensif kasus itu," ujar Kapolda Papua Barat, Brigjend Tornagogo Sihombing saat dihubungi wartawan, Minggu (30/8). (rmol)


source https://www.demokrasi.co.id/2020/08/kutuk-kematian-adik-edo-kondologit.html

PA 212 dkk Akan Nobar Nasional G30S/PKI di Masjid-Majelis Taklim


DEMOKRASI.CO.ID - PA 212 dkk yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI akan menyelenggarakan nonton bareng film G30S/PKI. Nonton bareng ini akan diselenggarakan secara nasional.

"Kami pada tanggal 30 September akan mengadakan sebuah hajatan besar, yaitu kita akan khatamul Qur'an yaitu menjalankan khataman Qur'an dan berdoa munajat kepada Allah SWT, serta doa taubat untuk para umat Islam, baik yang berjuang bersama-sama kami, maupun yang berjuang bersama-sama pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat," kata Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Yusuf Muhammad Martak dalam jumpa pers di Hotel Sofyan Cut Meutia, Jakarta Pusat, Minggu (30/8/2020).

"Setelah itu kami akan mendengar secara bersama-sama di wilayah masing-masing untuk nonton bareng film G30S/PKI alias nobar," imbuh dia.

Sementara itu, Ketua PA 212 Slamet Maarif menambahkan pihaknya akan melaksanakan kegiatan ini secara nasional di musala dan masjid taklim di tiap-tiap daerah. Dia menyebut kegiatan ini akan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19.

"Nobar itu akan kita laksanakan secara nasional di masjid, di musala, di majelis taklim di tempat-tempat lainnya di tiap-tiap daerah. Jadi tidak terfokus pada satu daerah dan tetap harus menjaga protokol COVID-19 itu tetap menjadi acuan kita ya," kata Slamet.

Lebih lanjut, Slamet mengatakan pada 1 Oktober mendatang, pihaknya akan menggelar apel kesaktian Pancasila. Apel ini pun serentak di lakukan di tiap daerah dan bukan hanya terpusat di Ibu Kota Jakarta.

"Dan keesokan harinya, ANAK NKRI bersama ormas, bersama laskar yang lain yang bergabung di ANAK NKRI akan ikut merayakan kesaktian Pancasila pada 1 Oktober berbentuk apel siaga. Tidak ada terpusat satu tempat di seluruh daerah, serentak di tiap-tiap daerah apel dalam rangka kesaktian pancasila," tuturnya. []


source https://www.demokrasi.co.id/2020/08/pa-212-dkk-akan-nobar-nasional-g30spki.html

DPR Puji KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa Usut Oknum Anggota Perusak Polsek Ciracas

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin memuji sikap tegas KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa terkait pengusutan keterlibatan oknum anggota perusak Polsek Ciracas.

source https://www.inews.id/news/nasional/dpr-puji-ksad-jenderal-tni-andika-perkasa-usut-oknum-anggota-perusak-polsek-ciracas

Laju Infeksi Terus Menurun, Kesembuhan Pasien Covid-19 Arab Saudi Capai 92 Persen

Total kejadian infeksi Covid-19 yang dilaporkan di Arab Suadi kini menjadi 314.821 kasus, dengan total pasien sembuh 289.667 orang (92 persen).

source https://www.inews.id/news/internasional/laju-infeksi-terus-menurun-kesembuhan-pasien-covid-19-arab-saudi-capai-92-persen

Bentuk Tim Gabungan, TNI-Polri Bagi Tugas Usut Penyerangan Polsek Ciracas

Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya membentuk tim gabungan untuk mengusut penyerangan dan perusakan Polsek Ciracas

source https://www.inews.id/news/megapolitan/bentuk-tim-gabungan-tni-polri-bagi-tugas-usut-penyerangan-polsek-ciracas

Laju Infeksi Terus Menurun, Kesembuhan Pasien Covid-19 Arab Saudi Capai 92 Persen

Total kejadian infeksi Covid-19 yang dilaporkan di Arab Suadi kini menjadi 314.821 kasus, dengan total pasien sembuh 289.667 orang (92 persen).

Sumber: IFTTT

Bentuk Tim Gabungan, TNI-Polri Bagi Tugas Usut Penyerangan Polsek Ciracas

Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya membentuk tim gabungan untuk mengusut penyerangan dan perusakan Polsek Ciracas

Sumber: IFTTT

Positif Covid-19 Catat Rekor, Dinkes DKI: Penularan Tertinggi pada 16-17 Agustus 2020

Dinkes DKI Jakarta menyebut periode tertinggi penularan positif virus corona (covid-19) tertinggi terjadi pada 16-17 Agustus 2020, yang merupakan long weekennd.

Sumber: IFTTT

Positif Covid-19 Catat Rekor, Dinkes DKI: Penularan Tertinggi pada 16-17 Agustus 2020

Dinkes DKI Jakarta menyebut periode tertinggi penularan positif virus corona (covid-19) tertinggi terjadi pada 16-17 Agustus 2020, yang merupakan long weekennd.

source https://www.inews.id/news/megapolitan/positif-covid-19-catat-rekor-dinkes-dki-penularan-tertinggi-pada-16-17-agustus-2020

Erdogan Tantang Prancis dan Yunani: Jika Tiba Saatnya Berperang, Kami Tak Ragu Berkorban

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengecam para pemimpin Prancis dan Yunani, menyebut mereka rakus dan tidak kompeten.

source https://www.inews.id/news/internasional/erdogan-tantang-prancis-dan-yunani-jika-tiba-saatnya-berperang-kami-tak-ragu-berkorban

Polisi Minta Warga yang Jadi Korban Penyerangan di Ciracas Melapor

Polda Metro Jaya meminta warga yang menjadi korban penyerangan di wilayah Ciracas buntut penyerangan dan perusakan Polsek Ciracas agar melapor.

source https://www.inews.id/news/megapolitan/polisi-minta-warga-yang-jadi-korban-penyerangan-di-ciracas-melapor

Erdogan Tantang Prancis dan Yunani: Jika Tiba Saatnya Berperang, Kami Tak Ragu Berkorban

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengecam para pemimpin Prancis dan Yunani, menyebut mereka rakus dan tidak kompeten.

Sumber: IFTTT

Polisi Minta Warga yang Jadi Korban Penyerangan di Ciracas Melapor

Polda Metro Jaya meminta warga yang menjadi korban penyerangan di wilayah Ciracas buntut penyerangan dan perusakan Polsek Ciracas agar melapor.

Sumber: IFTTT

Sabtu, 29 Agustus 2020

Dinkes Kota Bekasi : Pencairan Insentif Tenaga Medis Covid-19 Tertahan di Pusat

Tenaga medis yang berada di wilayah Bekasi belum menerima insentif untuk penanganan pasien virus corona (Covid-19).

source https://www.inews.id/news/megapolitan/dinkes-kota-bekasi-pencairan-insentif-tenaga-medis-covid-19-tertahan-di-pusat

Puluhan Kuda Poni Dibantai Secara Sadis, Diduga terkait Ritual Sekte

Puluhan kuda poni di Prancis dibantai secara sadis dan dimutilasi. Kuping, mata, dan organ bagian dalam diambil. Pelaku juga menguras darah hewan tersebut.

source https://www.inews.id/news/internasional/puluhan-kuda-poni-dibantai-secara-sadis-diduga-terkait-ritual-sekte

Puluhan Kuda Poni Dibantai Secara Sadis, Diduga terkait Ritual Sekte

Puluhan kuda poni di Prancis dibantai secara sadis dan dimutilasi. Kuping, mata, dan organ bagian dalam diambil. Pelaku juga menguras darah hewan tersebut.

Sumber: IFTTT

Kejagung Tangkap Buronan Kasus Korupsi Son Karyose

Son Karyose ditetapkan sebagai terpidana dalam kasus korupsi bantuan sarana usaha ekonomi produktif nelayan untuk bantuan penanggulangan bencana alam.

Sumber: IFTTT

Kejagung Tangkap Buronan Kasus Korupsi Son Karyose

Son Karyose ditetapkan sebagai terpidana dalam kasus korupsi bantuan sarana usaha ekonomi produktif nelayan untuk bantuan penanggulangan bencana alam.

source https://www.inews.id/news/nasional/kejagung-tangkap-buronan-kasus-korupsi-son-karyose

Donald Trump Akan Kunjungi Kenosha, Tempat Penembakan Pria Kulit Hitam Jacob Blake

Presiden AS Donald Trump akan mengunjungi Kota Kenosha, Wisconsin, terkait kerusuhan yang dipicu penembakan pria kulit hitam Jacob Blake oleh polisi.

source https://www.inews.id/news/internasional/donald-trump-akan-kunjungi-kenosha-tempat-penembakan-pria-kulit-hitam-jacob-blake

Kasus Penyerangan Polsek Ciracas, Danpuspom TNI : Yang Terlibat Tak Akan Lolos

Tim gabungan TNI dan Polri mendalami kasus penyerangan Polsek Ciracas, Jakarta Timur dengan memeriksa saksi dan barang bukti.

source https://www.inews.id/news/megapolitan/kasus-penyerangan-polsek-ciracas-danpuspom-tni-yang-terlibat-tak-akan-lolos

Donald Trump Akan Kunjungi Kenosha, Tempat Penembakan Pria Kulit Hitam Jacob Blake

Presiden AS Donald Trump akan mengunjungi Kota Kenosha, Wisconsin, terkait kerusuhan yang dipicu penembakan pria kulit hitam Jacob Blake oleh polisi.

Sumber: IFTTT

Kasus Penyerangan Polsek Ciracas, Danpuspom TNI : Yang Terlibat Tak Akan Lolos

Tim gabungan TNI dan Polri mendalami kasus penyerangan Polsek Ciracas, Jakarta Timur dengan memeriksa saksi dan barang bukti.

Sumber: IFTTT

120.000 Orang di Brasil Meninggal Dunia dalam 6 Bulan akibat Covid-19

Kasus kematian akibat Covid-19 di Brasil menembus 120.000 orang hingga 29 Agustus. Jumlah itu dicapai 6 bulan sejak Brasil mengonfirmasi kasus kematian pertama.

source https://www.inews.id/news/internasional/120000-orang-di-brasil-meninggal-dunia-dalam-6-bulan-akibat-covid-19

Gubernur Anies Baswedan Dukung APJATEL Sediakan Layanan Internet Gratis

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meluncurkan program Internet Untuk Semua-JakWIFI. Layanan internet gratis ini difokuskan di wilayah padat penduduk.

source https://www.inews.id/news/megapolitan/gubernur-anies-baswedan-dukung-apjatel-sediakan-layanan-internet-gratis

Ada 8 Kandidat Pengganti PM Jepang Shinzo Abe, Begini Proses Pemilihannya

Setidaknya 5 mantan menteri serta 3 menteri akan maju dalam pemilihan perdana menteri Jepang setelah Shinzo Abe menyatakan pengunduran diri pada Jumat lalu.

source https://www.inews.id/news/internasional/ada-8-kandidat-pengganti-pm-jepang-shinzo-abe-begini-proses-pemilihannya

120.000 Orang di Brasil Meninggal Dunia dalam 6 Bulan akibat Covid-19

Kasus kematian akibat Covid-19 di Brasil menembus 120.000 orang hingga 29 Agustus. Jumlah itu dicapai 6 bulan sejak Brasil mengonfirmasi kasus kematian pertama.

Sumber: IFTTT

Gubernur Anies Baswedan Dukung APJATEL Sediakan Layanan Internet Gratis

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meluncurkan program Internet Untuk Semua-JakWIFI. Layanan internet gratis ini difokuskan di wilayah padat penduduk.

Sumber: IFTTT

Ada 8 Kandidat Pengganti PM Jepang Shinzo Abe, Begini Proses Pemilihannya

Setidaknya 5 mantan menteri serta 3 menteri akan maju dalam pemilihan perdana menteri Jepang setelah Shinzo Abe menyatakan pengunduran diri pada Jumat lalu.

Sumber: IFTTT

Datangi Pusat Perbelanjaan, Wali Kota Bogor : Saat Ini Situasi Tak Aman dari Covid-19

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengecek langsung jam operasional tempat usaha yang dibatasi hanya sampai pukul 18.00 WIB di hari pertama penerapan PSBMK.

source https://www.inews.id/news/megapolitan/datangi-pusat-perbelanjaan-wali-kota-bogor-saat-ini-situasi-tak-aman-dari-covid-19

Restoran Ambruk di China, Korban Tewas Jadi 17 Orang

Korban tewas akibat restoran ambruk di Shanxi, China, bertambah menjadi 17 orang. Saat itu ada puluhan orang yang berada di lokasi menghadiri acara jamuan.

source https://www.inews.id/news/internasional/restoran-ambruk-di-china-korban-tewas-jadi-17-orang

Datangi Pusat Perbelanjaan, Wali Kota Bogor : Saat Ini Situasi Tak Aman dari Covid-19

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengecek langsung jam operasional tempat usaha yang dibatasi hanya sampai pukul 18.00 WIB di hari pertama penerapan PSBMK.

Sumber: IFTTT

Restoran Ambruk di China, Korban Tewas Jadi 17 Orang

Korban tewas akibat restoran ambruk di Shanxi, China, bertambah menjadi 17 orang. Saat itu ada puluhan orang yang berada di lokasi menghadiri acara jamuan.

Sumber: IFTTT

3 Warga Nigeria Serang Petugas Medis RS Militer Italia Setelah Dinyatakan Positif Covid-19

Tiga warga Nigeria menyerang petugas medis rumah sakit militer Italia setelah dinyatakan positif Covid-19. Menhan Italia menyebut insiden itu tak bisa diterima.

source https://www.inews.id/news/internasional/3-warga-nigeria-serang-petugas-medis-rs-militer-italia-setelah-dinyatakan-positif-covid-19

Penyebaran Covid-19 Meningkat, MPR : Pilkada Wajib Terapkan Protokol Kesehatan

Setiap tahapan Pilkada Serentak 2020 diminta menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

source https://www.inews.id/news/nasional/penyebaran-covid-19-meningkat-mpr-pilkada-wajib-terapkan-protokol-kesehatan

Turki Gelar Latihan Perang di Laut Mediterania, Yunani Makin Gerah

Turki menggelar latinan perang di Laut Mediterania sejak 29 Agustus hingga 11 September yang semakin memingkatkan ketegangan dengan negara tetangganya Yunani.

source https://www.inews.id/news/internasional/turki-gelar-latihan-perang-di-laut-mediterania-yunani-makin-gerah

BMKG Prediksi Cuaca di DKI Jakarta Cerah Sepanjang Hari

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi seluruh daerah di Jakarta cerah sepanjang hari ini, Minggu (30/8/2020).

source https://www.inews.id/news/megapolitan/bmkg-prediksi-cuaca-di-dki-jakarta-cerah-sepanjang-hari

Jumat, 28 Agustus 2020

Pemimpin Anti-Islam Pembakar Alquran asal Denmark Dilarang Masuk Swedia

Pemimpin kelompok garis keras antiimigrasi asal Denmark, Rasmus Paludan, dilarang masuk Swedia selama dua tahun, kata pihak berwenang, Jumat (28/8/2020).

Sumber: IFTTT

Polisi Lacak Gerombolan Penyerang Polsek Ciracas

Gerombolan yang menyerang Polsek Ciracas, Jakarta Timur juga merusak fasilitas umum serta sejumlah toko.

Sumber: IFTTT

Hore! Warga Jakarta Kini Bisa Akses Internet Gratis


DEMOKRASI.CO.ID - Masyarakat Jakarta kini tidak perlu pusing lagi dengan kuota internet yang membebani di masa pandemi Covid-19. Bukan hanya pelajar, kini seluruh masyarakat bisa mengakses internet gratis yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, layanan internet pada masa pandemi ini semakin tinggi. Di mana, semua kegiatan dijalankan dari rumah, baik itu belajar di rumah, bekerja dari rumah ataupun kegiatan usaha di rumah yang juga meningkat di masa pandemi ini.

“Karena itu sekarang kita luncurkan program wifi gratis untuk warga yang harapannya nanti ini bisa diperluas. Jadi, sekarang jangkauan wifi di Jakarta relatif banyak,” kata Anies dalam video Youtube Pemprov DKI, Jumat (28/8/2020).

Anies menjelaskan, seluruh Jakarta nantinya akan tersedia internet gratis yang peruntukannya bukan hanya untuk pelajar sekolah. Semua tempat berlambang Jakwifi itu adalah tempat internet gratis.

Mantan Menteri Pendidikan itu pun akan mengatur agar penggunaan internet gratis tidak menyebabkan kerumunan di tengah pandemi ini. “Namanya akses internet itu kan enggak harus nempel setengah meter. Itu kan sebuah jangkauan. Nanti ada pengingatnya untuk jaga jarak,” pungkasnya.

Sumber:https://ift.tt/2YKbX2e

Komisi VIII DPR RI: RUU Ciptaker Bahaya Bagi Pesantren


DEMOKRASI.CO.ID - Anggota Badan Legislasi Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menilai RUU Cipta Kerja bisa membahayakan keberadaan pesantren tradisional. Pasalnya, dalam salah satu pasal RUU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional membuka peluang kriminalisasi bagi para ulama atau kiai yang mendirikan pesantren tradisional.

“Ada bahaya terselubung di balik RUU ini yang bisa berdampak bahaya bagi pondok pesantren. Sebab dalam ketentuan yang baru, dijelaskan bahwa mereka yang menyelenggarakan pendidikan nonformal tanpa izin dari pusat bisa dikenakan sanksi pidana. Alhasil, ini akan mengancam pondok-pondok pesantren tradisional dimana para kiainya bisa dijebloskan ke penjara” terangnya kepada Kiblat.net, Jumat (28/08/2020).

Anggota Komisi VIII ini menjelaskan, sanksi yang diatur dalam RUU Cipta Kerja tersebut bertentangan dengan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Selain itu, ketentuan baru tersebut juga sangat tidak sesuai dengan Pasal 31 UUD 1945 karena menghambat warga negara untuk memperoleh akses pendidikan yang merupakan haknya.

“Di dalam Pasal 31 UUD 1945 ayat (1) jelas tertulis bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian masih di pasal yang sama pada ayat (3) dijelaskan, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.

Akan tetapi, pasal yang diusulkan oleh pemerintah dalam RUU ini justru bertentangan dengan konstitusi sehingga bisa membatalkan usaha negara mencapai tujuannya, bahkan menghalang tujuan dari pendidikan itu sendiri” bebernya.

Bukhori mendesak agar pemerintah segera mencabut pasal bermasalah tersebut. Sebab menurutnya, apabila persoalan yang membelit adalah isu perizinan, maka konsekuensinya seharusnya bersifat administratif, bukan diperlakukan secara pidana.

“Pasal sanksi tersebut harus dicabut karena bertentangan dengan undang-undang dasar dan prinsip pendidikan,” pungkasnya.

Sumber:https://ift.tt/3lsF0B0

RUU Ciptaker: Pemilik Pesantren Tak Berizin Terancam Penjara 10 Tahun


DEMOKRASI.CO.ID - Melalui RUU Omnibus Law Cipta Kerja, pemerintah mewajibkan semua satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib berizin. Hal ini dituangkan dalam pasal 62 RUU Cipta Kerja.

“Penyelenggara satuan pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat,” demikian bunyi pasal 62 ayat 1 yang dikutip Kiblat.net pada Jumat (28/08/2020).

Dalam ayat dua dijelaskan bagaimana memperoleh perizinan dari pemerintah. Yaitu ditinjau dari isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.

Pemerintah Pusat juga berwenang menerbitkan atau mencabut perizinan berusaha terkait pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, dalam pasal 71 disebutkan sanksi bagi penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa perizinan. Di pasal tersebut, penyelenggara satuan pendidikan bisa dipenjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Oleh sebab itu, Pondok Pesantren yang notabene nonformal, terutama yang berada di pelosok daerah akan terancam dengan adanya pasal tersebut.

Sumber:https://ift.tt/3gBBLTZ

JakWIFI, Wujud Pentingnya Pemimpin Yang Bisa Merasakan Kesulitan Rakyat


DEMOKRASI.CO.ID - Peluncuran program internet untuk semua, JakWIFI merupakan langkah tepat untuk menjawab permasalahan warga selama berlangsungnya pembelajaran jarak jauh di masa pandemik C-19.

“Selama masa pembelajaran jarak jauh ini, banyak warga yang mengeluh karena tidak memiliki kuota internet, jadi JakWIFI adalah solusi yang tepat bagi warga yang kesulitan akses internet. Inilah arti penting memiliki pemimpin yang dapat merasakan kesulitan dari rakyat,” kata mantan tim pakar Anies-Sandi, Reiza Patters kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (28/8).

Diharapkan, terobosan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersama dengan jajaran itu tidak hanya dimanfaatkan oleh para pelajar dan mahasiswa yang mengikuti pelajaran jarak jauh, melainkan seluruh lapisan masyarakat.

“Para pelaku UMKM dapat mulai go online, demikian juga anak-anak muda yang memiliki bakat membuat konten kreatif,” lanjutnya.

Menurut Reiza, penyediaan akses internet gratis untuk warga merupakan upaya konkret mewujudkan Smart City, sebuah kota yang cerdas dengan warga yang cerdas, mengingat selama ini akses warga terhadap internet masih sangat rendah.

Reiza memaparkan, tahun 2019, baru 40 persen dari populasi Indonesia atau sekitar 100 juta orang memiliki akses pada internet. Sebagai perbandingan, 60 persen populasi Filipina dapat mengakses internet. Selain itu, penggunaan internet juga masih belum merata.

Program JakWIFI merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) serta PT Bali Towerindo Sentra.

Saat ini, tersedia 4.956 titik akses yang sedang ditingkatkan kapasitasnya secara bertahap. Perluasan penyediaan akses internet ini ditargetkan lebih dari 9.000 titik akses selama dua bulan ke depan.

Sumber:https://ift.tt/3gzIs97

Anies Luncurkan JakWIFI, PKS: Semoga Jakarta Sejajar Dengan Kota Besar Di Dunia


DEMOKRASI.CO.ID - Program internet untuk semua bernama JakWIFI yang diluncurkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mendapat apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

“Kami apresiasi program Pemda DKI memenuhi kebutuhan warga Jakarta untuk akses internet,” kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOLJakarta, Jumat (28/8).

Menurut Aziz, internet gratis tersebut penting lantaran saat ini keberadaan internet sangat dibutuhkan masyarakat di tengah pandemik, mulai dari peserta didik, pengusaha UMKM, dan pekerja yang menjalankan work from home (WFH).

“Selamat menikmati akses internet gratis dan mohon dijaga dan dikontrol agar akses ini tidak disalahgunakan untuk hal-hal negatif,” jelasnya.

“Semoga program ini dapat dimanfaat sebaik-baiknya oleh warga DKI dan menjadikan DKI Jakarta sejajar dengan kota-kota besar dunia,” tutup politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Sumber:https://ift.tt/34LNU6C

DPR: Anggaran Untuk Influencer Lukai Hati Pelaku UMKM


DEMOKRASI.CO.ID - Gelontoran anggaran untuk influencer yang mencapai Rp 90,4 miliar dinilai melukai hati pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

“Kebijakan pemerintah mengeluarkan sejumlah dana untuk influencer juga akan melukai hati pelaku UMKM,” ujar anggota Komisi VI Fraksi PKS DPR RI, Amin Ak dalam keterangannya, Jumat (28/8).

Menurutnya, anggaran sebesar itu sejatinya dapat digunakan untuk mengembangkan pelaku usaha sebagai penopang perekonomian di tengah kondisi pandemik Covid-19.

“Terlebih lagi dalam situasi pandemik Covid-19 yang belum juga reda. UMKM tentu sangat terpukul dan butuh bantuan dari pemerintah,” sambungnya.

Ia mengatakan, pemerintah seharusnya tidak perlu menghamburkan uang negara untuk membayar para influencer jika tujuannya ingin meraih simpatik rakyat. Tak perlu biaya banyak, kunci agar mendapat hati rakyat yakni dengan menjalankan kebijakan yang pro terhadap kepentingan rakyat.

Oleh karenanya, penggunaan influencer oleh pemerintahan era Presiden Joko Widodo mengesankan bahwa rezim saat ini tak percaya diri dengan kebijakan yang diambil.

“Pemerintah seperti takut kehilangan dukungan dari rakyat terhadap kebijakan yang diambilnya sehingga membutuhkan influencer untuk bisa memengaruhi rakyat agar bisa menerima kebijakan yang diambil,” demikian Amin Ak.

“Pemerintah harus hentikan dana negara yang dikeluarkan untuk influencer karena sangat tidak tepat dilakukan di tengah pandemik Covid-19. Ditambah kondisi perekonomian negara sedang terpuruk dan sektor UMKM mendapatkan pukulan yang sangat keras,” tandasnya.

Sumber:https://ift.tt/2YKc1iu

Dokter Tirta: Omong Kosong Kalau Ada Yang Bilang Penanganan Covid-19 Di Indonesia Sudah Bagus!


DEMOKRASI.CO.ID - Anggapan bahwa penanganan pandemik Covid-19 di Indonesia berjalan dengan baik adalah bualan semata.

Demikian disampaikan influencer milenial, dokter Tirta Mandira Hudi yang terkenal sebagai dokter yang berani menyampaikan kritik terkait keadaan Indonesia.

“Kalau ada yang bilang Indonesia bagus dari (dalam penanganan) covid, itu omong kosong. Emang jelek, kamu cek aja Reuters kan hujat kita (pemerintah),” ujar dokter Tirta Mandira Hudi saat menjadi narasumber di acara Milenial Talk yang diselenggarakan Partai Amanat Nasional (PAN), Jumat (28/8).

Tudingan tersebut disampaikan bukan tanpa dasar. Dokter Tirta mengklaim, selama ini persentase tes Covid-19 di Indonesia baru mencapai 0,05 persen. Belum lagi banyaknya tenaga kesehatan yang juga turut terjangkit Covid-19.

“Terus kita sekarang masih edukasi masker, sementara di negara lain di Wuhan udah pool party, dan ekonomi kita di beberapa bagian kritis, sementara kita belum kelar-kelar,” kritiknya.

Di sisi lain, ia juga menyayangkan rencana kebijakan pemerintah yang akan kembali membuka sejumlah tempat umum semata-mata demi pertumbuhan ekonomi.

“Kita alih-alih menggunakan dana untuk edukasi Covid, tapi sekarang bioskop dibuka, ya udah kita nakes (tenaga kesehatan) ikhlas, paling ujung-ujungnya semua akan mati. Tapi tergantung, kita melayani sepenuh hati apa enggak,” sambungnya.

“Jadi kalau teman-teman berkata Indonesia aman-ama saja, kalian yang ingin aman-aman aja, faktanya enggak aman, kalian berpura-pura untuk aman karena nilainya ada dua sekarang, mati karena covid atau mati karena kelaparan,” tandasnya.

Sumber:https://ift.tt/3gEDyI6

Anies Luncurkan JakWIFI, PKS: Semoga Jakarta Sejajar Dengan Kota Besar Di Dunia


DEMOKRASI.CO.ID - Program internet untuk semua bernama JakWIFI yang diluncurkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mendapat apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

“Kami apresiasi program Pemda DKI memenuhi kebutuhan warga Jakarta untuk akses internet,” kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOLJakarta, Jumat (28/8).

Menurut Aziz, internet gratis tersebut penting lantaran saat ini keberadaan internet sangat dibutuhkan masyarakat di tengah pandemik, mulai dari peserta didik, pengusaha UMKM, dan pekerja yang menjalankan work from home (WFH).

“Selamat menikmati akses internet gratis dan mohon dijaga dan dikontrol agar akses ini tidak disalahgunakan untuk hal-hal negatif,” jelasnya.

“Semoga program ini dapat dimanfaat sebaik-baiknya oleh warga DKI dan menjadikan DKI Jakarta sejajar dengan kota-kota besar dunia,” tutup politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

source https://www.demokrasi.co.id/2020/08/anies-luncurkan-jakwifi-pks-semoga.html

DPR: Anggaran Untuk Influencer Lukai Hati Pelaku UMKM


DEMOKRASI.CO.ID - Gelontoran anggaran untuk influencer yang mencapai Rp 90,4 miliar dinilai melukai hati pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

“Kebijakan pemerintah mengeluarkan sejumlah dana untuk influencer juga akan melukai hati pelaku UMKM,” ujar anggota Komisi VI Fraksi PKS DPR RI, Amin Ak dalam keterangannya, Jumat (28/8).

Menurutnya, anggaran sebesar itu sejatinya dapat digunakan untuk mengembangkan pelaku usaha sebagai penopang perekonomian di tengah kondisi pandemik Covid-19.

“Terlebih lagi dalam situasi pandemik Covid-19 yang belum juga reda. UMKM tentu sangat terpukul dan butuh bantuan dari pemerintah,” sambungnya.

Ia mengatakan, pemerintah seharusnya tidak perlu menghamburkan uang negara untuk membayar para influencer jika tujuannya ingin meraih simpatik rakyat. Tak perlu biaya banyak, kunci agar mendapat hati rakyat yakni dengan menjalankan kebijakan yang pro terhadap kepentingan rakyat.

Oleh karenanya, penggunaan influencer oleh pemerintahan era Presiden Joko Widodo mengesankan bahwa rezim saat ini tak percaya diri dengan kebijakan yang diambil.

“Pemerintah seperti takut kehilangan dukungan dari rakyat terhadap kebijakan yang diambilnya sehingga membutuhkan influencer untuk bisa memengaruhi rakyat agar bisa menerima kebijakan yang diambil,” demikian Amin Ak.

“Pemerintah harus hentikan dana negara yang dikeluarkan untuk influencer karena sangat tidak tepat dilakukan di tengah pandemik Covid-19. Ditambah kondisi perekonomian negara sedang terpuruk dan sektor UMKM mendapatkan pukulan yang sangat keras,” tandasnya.

source https://www.demokrasi.co.id/2020/08/dpr-anggaran-untuk-influencer-lukai.html

Dokter Tirta: Omong Kosong Kalau Ada Yang Bilang Penanganan Covid-19 Di Indonesia Sudah Bagus!


DEMOKRASI.CO.ID - Anggapan bahwa penanganan pandemik Covid-19 di Indonesia berjalan dengan baik adalah bualan semata.

Demikian disampaikan influencer milenial, dokter Tirta Mandira Hudi yang terkenal sebagai dokter yang berani menyampaikan kritik terkait keadaan Indonesia.

“Kalau ada yang bilang Indonesia bagus dari (dalam penanganan) covid, itu omong kosong. Emang jelek, kamu cek aja Reuters kan hujat kita (pemerintah),” ujar dokter Tirta Mandira Hudi saat menjadi narasumber di acara Milenial Talk yang diselenggarakan Partai Amanat Nasional (PAN), Jumat (28/8).

Tudingan tersebut disampaikan bukan tanpa dasar. Dokter Tirta mengklaim, selama ini persentase tes Covid-19 di Indonesia baru mencapai 0,05 persen. Belum lagi banyaknya tenaga kesehatan yang juga turut terjangkit Covid-19.

“Terus kita sekarang masih edukasi masker, sementara di negara lain di Wuhan udah pool party, dan ekonomi kita di beberapa bagian kritis, sementara kita belum kelar-kelar,” kritiknya.

Di sisi lain, ia juga menyayangkan rencana kebijakan pemerintah yang akan kembali membuka sejumlah tempat umum semata-mata demi pertumbuhan ekonomi.

“Kita alih-alih menggunakan dana untuk edukasi Covid, tapi sekarang bioskop dibuka, ya udah kita nakes (tenaga kesehatan) ikhlas, paling ujung-ujungnya semua akan mati. Tapi tergantung, kita melayani sepenuh hati apa enggak,” sambungnya.

“Jadi kalau teman-teman berkata Indonesia aman-ama saja, kalian yang ingin aman-aman aja, faktanya enggak aman, kalian berpura-pura untuk aman karena nilainya ada dua sekarang, mati karena covid atau mati karena kelaparan,” tandasnya.

source https://www.demokrasi.co.id/2020/08/dokter-tirta-omong-kosong-kalau-ada.html

Polisi : Gerombolan Penyerang Polsek Ciracas Berjumlah 100 Orang

Personel TNI dan Polri berjaga di Polsek Ciracas, Jakarta Timur usai diserang gerombolan tidak dikenal, Sabtu (29/8/2020) dini hari.

source https://www.inews.id/news/megapolitan/polisi-gerombolan-penyerang-polsek-ciracas-berjumlah-100-orang